Vol. 21 No. 2 (2024): Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang dilandasi pemikiran Borman E. (1990) bahwa tema fantasi yang dipertukarkan dan menjadi narasi bersama sebuah kelompok akan menjadi daya kohesi kelompok. Sumber tema fantasi dalam penelitian ini adalah visual dalam foto yang diambil oleh kelompok remaja Negeri Hitu Lama, Maluku Tengah dan diunggah di media sosial. Daerah tersebut merupakan daerah pasca Konflik Ambon 1999 dan latar belakang masyarakatnya masih terikat pada adat, agama, sejarah, dan nilai-nilai hidup  nenek moyang mereka. Tujuan penelitian adalah menganalisis representasi visual dalam foto remaja Negeri Hitu Lama guna  menemukan tema fantasi dan makna dibaliknya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis kualitatif dengan  metode Photo Elicitation Interviews (PEI) dan Fantasy Theme Analysis (FTA), dan kerangka analisis  Symbolic Convergence Theory (SCT) oleh Ernest Borman.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara remaja Negeri Hitu Lama  bertukar tema fantasi perdamaian dan kemudian menjadi tema bersama. Namun, tema fantasi bersama tersebut terjadi karena dominasi pemerintah berbasis daerah (raja), dan pengalaman dalam pembentukan realitas simbolik. SCT tidak cukup untuk menjelaskan tema fantasi pada konteks struktur dominasi tradisional yaitu aktor kuasa tidak diulik.

Kebudayaan menjadi aset bagi daerah. Pengelolaan kebijakannya seringkali tidak terlepas dari upaya komoditas dan hegemoni politik, sosial, dan ekonomi. Kabupaten Banyumas adalah wilayah yang memiliki kekhasan budaya Jawa pesisir dan memiliki ragam jenis budaya inklusi. Proses politik dalam penentuan arah kebijakan kebudayaan seringkali ditunggangi oleh kepentingan politik. Kehadiran pokok pikiran anggota dewan (PPAD) menjadi salah satu faktor dilematisasi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menentukan arah kebijakan kebudayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan pertama, pengelolaan kebijakan kebudayaan di Kabupaten Banyumas sesuai dengan prosedur melalui aturan perundangan yang berlaku. Negosiasi usulan dilakukan di dalam perumusan kebijakan yang seringkali dimaknai sebagai black box policy area. Kedua, dalam proses negosiasi terjadi tarik ulur kepentingan antara eksekutif dan legislatif. Tarik menarik kepentingan membuat penyelerasan program dimaknai menjadi kepentingan politis akibat keterbatasan anggaran daerah dan pembentukan citra anggota legislatif. Dilema dalam penentuan program membuat OPD melakukan upaya diskresi.

Pemberian izin perhutanan sosial kepada kelompok tani, tidak bisa secara instan bisa meningkatkan kehidupan pribadi dan masyarakatnya. Mereka memiliki permasalahan, yaitu adanya keterbatasan tidak saja aspek keahlian tetapi pengorganisasian untuk mengolah dan mendayagunakan hasil  hutan.  Salah satu model yang dikembangkan ialah dengan melakukan pemberdayaan dengan pendampingan kepada kelompok tani.  Artikel ini menjelaskan hasil penelitian tentang posisi dan peranan pendamping sosial dalam pemberdayaan kelompok tani kehutanan di desa Ibun. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus deskriptif. Pengumpulan data secara konvergen dilakukan dengan observasi, wawancara, dan menelaah dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pendamping telah melakukan proses pemberdayaan vertikal  tipe ideal dengan mengikuti tahapan yang konsisten dan peranan  horizontal yang simultan sebagai enabler, broker, educator, expert, social planner, advocat, activist yang mengindikasikan terjadinya kemitraan otentik.  Untuk peningkatan keluaran yang spesifik dan konkret, penelitian  evaluative yang akan datang perlu dilakukan  berlandaskan kerangka teoritik dan kerangka pemikiran empiris berdasarkan pengalaman.

Menyelamatkan korban pidana perdagangan orang  yang terjadi antarnegara melibatkan banyak aktor. Dalam perspektif liberalis, seharusnya aktor non-negara menjadi peranan dominan, apakah benar demikan? Penelitian ini bertujuan menjelaskan strategi aktor non negara Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam menyelamatkan korban cyber scam di Myanmar tahun 2023. Landasan teori yang  digunakan ialah teori liberalisme institusional dan Transnational Advocacy Network (TAN), dengan metode penelitian studi kasus deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) selaku aktor Transnational Advocacy Network menggunakan strategi information politics, symbolic politics, leverage politics, dan accountability politics secara simultan terhadap target utama pemerintah Indonesia. Sebagai aktor non-negara, dalam menerapkan strategi tersebut, SBMI berkolaborasi dengan aktor non-negara lainnya dan aktor negara yang memiliki otoritas dalam menyelamatkan korban kejahatan cyber scam 20 WNI di Myanmar.  Simpulannya,  penggunaan elemen TAN secara simultan dan kolaborasi dengan aktor  negara dan non-negara lainnya menjadi faktor utama keberhasilan dalam menyelamatkan korban yang terjebak kejahatan online.

Ada anggapan bahwa komunitas ASEAN merupakan imagined community yaitu komunitas hanya dalam bayangan hasil dari konstruksi sosial negara anggotanya, bukan proses yang berasal dari keterikatan yang bersifat alamiah. Artikel ini merupakan kajian literatur yang bertujuan menjelaskan dan mengonfirmasi argumen tersebut. Kajian akan diuraikan dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori konstruktivisme. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar warga negara anggota ASEAN, khususnya kaum muda, belum memiliki rasa keterikatan dengan komunitas ASEAN, kognisi we feeling terhadap ASEAN belum terbangun. Hal tersebut disebabkan belum maksimalnya program edukasi dan promosi nilai-nilai bersama. Temuan tersebut mengonfirmasi berlakunya anggapan atau argumen imagined community yang disematkan terhadap ASEAN. Implikasinya untuk mewujudkan sebuah komunitas dan menguatkan identitas regional membutuhkan upaya internalisasi nilai dan norma yang lebih maksimal dengan meminimalisir setiap hambatan yang ada, baik melalui jalur struktur yaitu sumber daya dan norma lembaga ASEAN maupun agency yaitu negara-negara anggotanya termasuk warga negaranya.