Vol. 14 No. 1 (2017): Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Perubahan selera konsumen serta perubahan strategi keripik Maicih menjadi masalah utama. Penu- runan penjualan yang disertai penurunan permintaan konsumen terhadap produk keripik Maicih menjadi indikasi adanya masalah yang terjadi pada PT Maicih Inti Sinergi. Penelitian ini membahas mengenai analisis faktor-faktor pemasaran pada produk keripik Maicih di Wilayah Jabodetabek, yaitu faktor komunikasi, merek, produk, lingkungan konsumsi, kemasan, harga, dan interaksi dengan penjual. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor pemasaran pada produk keripik Maicih di Wilayah Jabodetabek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model analisis univariat. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 150 konsumen keripik Maicih di wilayah Jabodetabek dengan cara convenience sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor komunikasi yang paling dominan dalam perilaku pem- belian konsumen terhadap produk keripik Maicih di wilayah Jabodetabek.

Temuan dari penelitian, pertama, konflik di Aceh mempunyai latar belakang yang panjang (DI/ TII, GAM, DOM) yang bermuara dengan adanya MoU Helsinki 2005, yang melahirkan kebijakan Otonomi Khusus dan memberikan wewenang berupa pembentukan partai politik lokal Aceh. Kebijakan dari pemerintah pusat ini merupakan wujud dari proses transformasi politik (dari gerakan bersenjata menjadi partai politik lokal Aceh). Kedua, dalam perkembangannya, Partai politik lokal Aceh belum secara maksimal berkontribusi untuk kemajuan masyarakat Aceh khususnya dalam bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang politik, secara empiris elite yang berada dalam partai politik lokal Aceh terlibat korupsi bantuan sosial, interen eks kombatan partai lokal dalam pemilihan kepala daerah melakukan intimidasi terhadap sebagian masyarakat Aceh. Kemudian ada kasus salah satu mantan anggota GAM yang bernama Din Minimi, karena tidak menerima dana kompensasi melakukan pemberontakan terhadap elite GAM yang duduk di pemerintahan. Kesimpulan penelitian transformasi politik dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menjadi partai politik lokal Aceh belum menyentuh pada kepentingan masyarakat Aceh secara menyeluruh.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui upaya-upaya Scottish National Party (SNP) dalam memperjuangkan referendum Skotlandia terhadap Britania Raya tahun 2014. Metode Penelitian: Kualitatif Deskriptif. Hasil Penelitian: Hubungan Skotlandia dengan Britania Raya sebagai persekutuan dimulai pada tahun 1707 melalui Act of Union 1707. Britania Raya terdiri dari empat bangsa yaitu Inggris, Irlandia Utara, Skotlandia dan Wales. SNP berdiri pada tahun 1934 sebagai partai dengan aliran nasionalis dan meraih kekuasaan di eksekutif dari tahun 2007 sejak pemerintahan Skotlandia kembali berdiri pada tahun 1998. Penelitian ini dikaji dari sudut pandang konstruktivisme dengan norma insternasional self-determination. SNP bertindak dipengaruhi oleh norma self-determination yang membentuk identitas SNP yaitu nasionalisme. Kemudian identitas itu membentuk kepentingan SNP untuk memisahkan Skotlandia dari Britania Raya. Untuk mencapai kepentingan tersebut SNP melakukan empat upaya yaitu mengajukan proposal perubahan Scotland Act 1998 ke pemerintah Britania Raya, mengajukan proposal penyelenggaraan referendum ke parlemen Skotlandia, framing issues kemerdekaan Skotlandia dan kampanye pemisahan skotlandia dari Britania Raya. Namun, SNP gagal mencapai kepentingannya dengan hasil hanya 44.7% yang mendukung SNP dalam referendum pada tanggal 14 September 2014. Dengan demikian referendum ini bukanlah realitas sosial yang given namun hasil dari konstruksi SNP.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui negoisasi Indonesia terhadap Singapura dalam meny- elesaikan masalah batas laut wilayah tahun 2005-2014. Hasil penelitian menunjukkan kedaulatan Indonesia menjadi terancam akibat reklamasi Singapura yang semakin mendekati wilayah Indonesia. Perjanjian perbatasan laut wilayah antara Indonesia dan Singapura telah disepakati pada tahun 1973, namun hanya mencakup bagian tengah Selat Singapura. Indonesia yang berpedoman pada prinsip kedaulatan berupaya melakukan negosiasi kembali terhadap Singapura dalam penyelesaian batas laut wilayah di bagian yang belum ditentukan yaitu barat dan timur. Negoisasi Indonesia meng- gunakan prinsip UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) 1982, menolak hasil reklamasi sebagai dasar ukuran, menggunakan peta lama sebagai penentuan batas laut wilayah. Hasil dari negosiasi melahirkan kesepakatan Perjanjian Batas Laut Wilayah Bagian Barat di Selat Singapura tahun 2009 dan Perjanjian Batas Laut Wilayah Bagian Timur di Selat Singapura tahun 2014. Adanya Perjanjian Batas Laut Wilayah yang jelas antara Indonesia dan Singapura menjamin adanya kepastian hukum, memudahkan upaya pengawasan dan penegakan kedaulatan negara di laut wilayah, memudahkan upaya Indonesia sebagai negara pantai untuk menjamin keselamatan jalur navigasi di Selat Singapura, dan meningkatkan hubungan baik kedua negara